Apakah Memotret dan Merekam Seseorang Tanpa Izin Bisa Dipidana?

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Apakah Memotret dan Merekam Seseorang Tanpa Izin Bisa Dipidana?

Monday, May 16, 2022 | May 16, 2022 WIB Last Updated 2022-05-16T09:28:34Z

 


 Anak perempuan bernama Elin yang viral usai video mengamen dengan kostum badutnya tersebar, kini kembali menuai perhatian warganet.



Dalam penggalan siniar yang tayang dalam kanal YouTube OPRA Entertainment pada Kamis (12/5/2022), Elin mengungkapkan perasaan risih saat direkam atau difoto tanpa izin.

"Sebenarnya sih pengin ngomong gitu (tidak mau diambil foto atau video) tapi nanti disangkanya anak kurang ajar lagi," ucapnya menjawab pertanyaan penyiar soal perasaannya.

Melanjutkan ucapan Elin, sang kakak Alya mengungkapkan bahwa tidak masalah untuk mengambil video atau foto asal dengan izin terlebih dahulu.

"Boleh gitu videoin cuma izin gitu, ngomong dulu, jangan videoin sembarangan aja gitu tanpa Alya sama Elin tahu," kata dia.

Lantas, apakah memotret atau merekam seseorang dan menyebarluaskannya tanpa izin yang bersangkutan bisa dipidana?

Penjelasan pakar hukum pidana

Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Indriyanto Seno Adji menjelaskan, bisa tidaknya pelaku perekaman atau pemotretan tanpa izin dipidana, tergantung pada kasusnya.

Menurutnya, perekaman video yang kemudian disebar atau diviralkan tanpa izin yang bersangkutan dapat dikenakan pidana.

Asalkan, konten video tersebut mengandung dugaan pelanggaran atas penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, penyebaran berita bohong, sara, kesusilaan, dan sebagainya.

"Kalau dianggap melanggar privasi, haruslah adanya kerugian materil secara langsung yang diperhitungkan sebagai kerugian riil," ujar Indriyanto kepada Kompas.com, Minggu (15/5/2022).

Analisisnya terhadap kasus video viral pengamen cilik, ada keberatan dari pengamen tetapi perbuatan yang terekam dan tersebar tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil.

"Perekaman dan penyebaran (video pengamen) ini tidak mengandung penghinaan dan tidak menimbulkan kerugian nyata," tutur dia.

Bahkan, Indriyanto menambahkan, perekaman dan penyebaran video tersebut memberikan manfaat bagi pengamen yakni menjadi lebih dikenal publik.

Bisa dikenai UU ITE

Terpisah, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa memotret dan merekam tanpa izin pada dasarnya bisa dipidana.

"Ya, memotret tanpa izin bisa dipidana," ujarnya, Minggu (15/5/2022).

Ia melanjutkan, jika dalam video atau foto memuat penghinaan, perbuatan tersebut bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Terutama, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Adapun,Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan sebagai berikut:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Kemudian, Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur soal ancaman pidananya, yakni:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Abdul menambahkan, hasil foto atau video yang disebarkan tanpa izin dan dianggap melanggar privasi serta mencemarkan nama baik, bisa dijadikan alat bukti untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwajib.

"Itu (foto atau video yang bersangkutan) bisa dijadikan alat bukti," kata Abdul menambahkan.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITU, yakni:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah."

×
Berita Terbaru Update